Rukmana Wakil Ketua BPD. Dipecat Sepihak Oleh Ketua BPD Cimekar Cileunyi Perlu Pembelaan

 125 total views,  2 views today

Kabupaten Bandung.Kontenjabar.id
Kronologis Keluh Kesah dan pengakuan Rukmana Wakil Ketua BPD yang diberhentikan oleh Ketua BPD Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung, dikutip dari isi rekaman wawancara langsung Tim Liputan Khusus Media Biro Kab. Bandung, langsung kepada Rukmana, baru baru ini di bulan Juli 2020.

Bacaan Lainnya

Rukmana menyampaikan,

Nama Saya Rukmana, bekerja sebagai Anggota BPD di desa Cimekar kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung.

Awal saya bekerja Juli 2018 dan menjabat sebagai Wakil BPD, namun pada tanggal 17 Januari 2019 tidak tahu masalahnya apa, tiba-tiba jabatan saya di turunkan menjadi Anggota dan tak lama kemudian saya di berhentikan tidak hormat, dan tidak sesuai prosedur yang ada oleh BPD itu sendiri.

Saat Saya klarifikasi ke Anggota BPD lainnya lewat Hp maupun surat, tidak ada yang bisa memberikan keterangan dan menjawab, seakan tutup mata juga telinga, padahal sudah jelas Anggota BPD yang akan diberhentikan harus melalui perosedur yang ada dan melalui musyawarah BPD, juga di setujui Camat karna yang berhak memberhentikan Anggota BPD adalah Camat atas nama SK bupati bukan ketua BPD itu sendiri.

Keputusan ketua BPD yang mengangkat Ahmad Rosad sebagai PAW tanpa di lengkapi SK Camat atas nama Bupati, yang menerangkan surat pemberhentian saya dengan alasan tak jelas tidak sesuai fakta juga bukti.

Sedangkan dalam tatertib aturan BPD harus ada musyawarah.

Waktu hari terakhir saya mau piket kunci pintu BPD diganti tanpa adanya pemberitahuan, saya mencoba menanyakan ke AL (Nama inisial) saya tidak bisa masuk ke kantor untuk melaksanakan tugas saya.

BACA JUGA  Melalui Jumling Wakil Bupati Bandung Serap Aspirasi Warga Desa Pasirhuni

Tidak berselang lama pada tanggal 25 maret 2019, datangnglah surat penurunan jabatan dari unsur pimpinan sebagai wakil ketua BPD ke anggota. Setelah di lihat suratnya dan memperhatikan rapat tanggal tertulis pada bulan Januari 2019, sedangkan sudah jelas tidak ada rapat dan tidak ada undangan untuk musyawarah atau ada peneguran lewat sp 1, 2 dan 3 ini tidak ada.

Saya mencoba mencari hak jawab yang dikirimkan ke Kades, Camat, Dpmd dan Bupati, lalu Setelah dibuatnya hak jawab tak lama kades terdahulu Didin membuat surat penangguhan usulan pemberhentian saya karna proses pemberhentian saya tidak sesuai prosedur yang benar.

Kemudian Kades Didin berhenti diganti PLT selama 8 bulan, hingga bergulirnya Kades yang baru pak Iwan.

Anggota BPD sebelum diresmikan dan belum memiliki SK oleh camat tidak boleh ikut andil dalam menandatangani tugas BPD, PAW Ahmad Rosad yang diresmikan menjadi wakil BPD kan belum resmi “kenapa dipaksakan untuk tanda tangan setiap kegiatan?” mengakibatkan setiap pengajuan pihak desa selalu ditolak oleh Camat.

Dengan hal tersebut, saya selaku warga masyarakat Indonesia yang di lindungi UUD bahwa hak dan kewajiban warga negara Indonesia harus di dukung dalam mencari keadilan.

Adapun tuntutan saya yakni,

Pertama : hak dan tanggung jawab saya sebagai anggota Bpd dikembalikan

Dua : hak – hak saya baik honor ataupun sebagainya itu harus diberikan ke saya karna saya masih sah secara hukum sebagai Anggota BPD Cimekar.

ketiga : saya minta diperbaiki nama baik saya, karena setidaknya sebagian Warga desa Cimekar sudah tau Saya dipecat yang namanya Orang dipecat itu diasumsikan orang bersalah.,

Demikian paparan Rukmana kepada Tim Media.

Tanggapan dari hasil penelaah kronologis Pengakuan Rukmana Anggota BPD Cimekar.

BACA JUGA  Aa Maung Ketum LBP2 " Himbau Agar Gaji Honorer Tidak Telat Di Saat Masa Pandemi

Ketua Asosiasi BPD Kartini Kab. Bandung Ibu Nina, sewaktu Tim Media menghubungi lewat telpon, pada Minggu 5/7/2020, sore pukul 15:20 WIB, untuk dipinta saran dan tanggapannya pada kronologis Rukmana yang terkirim lewat WhatsApp, memberikan tanggapan bijaknya dari penelaahan sudut kacamata Asosiasi BPD.

“Harapan pak Rukmana untuk dibantu sudah pas dan jelas permasalahannya, akan tetapi itu kita baru dengar sepihak, dan kita perlu dengar alasan dari pihak Ketua BPD dan Anggota lainnya, apa alasannya sampai terjadi seperti itu”. Saran Nina.

“Kalaulah betul apa yang disampaikan pak Rukmana, tentunya ada sesuatu yang memang harus dibuka”, ungkapnya.

“Bukan lagi masalah honor saja, tetapi lebih kepada pembelaan, tidak boleh ada pembiaran, banyak aturan hukumnya yang dilanggar dan Pemecatan tidak sesuai Prosedur” tanggapan Nina pada Tim media.

Sementara Ketua Asosiasi BPD Provinsi Jawa Barat (Bung Fery Radiansyah), sewaktu dihubungi Tim Media, menyarankan agar Rukmana merapat kepadanya, dan menceritakan langsung kepada Bung Fery, sebagai ihtiar mencari solusi penyelesaian terbaik.

(Ydk/Ypi/Kj)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan