Pengakuan Rukmana BPD Cimekar Yang Diberhentikan Sepihak Oleh Ketua BPD, Ditanggapi Oleh Ketua Persatuan BPD & Dir.Eks. LBH Jabar

 152 total views,  2 views today

Pengakuan Rukmana BPD Cimekar Yang Diberhentikan sepihak oleh Ketua BPD, Ditanggapi Ketua Persatuan BPD & Dir.Eks. LBH Jabar

Bacaan Lainnya

KABUPATEN BANDUNG-konten jabar
Menanggapi berita Viral yang dirilis banyak Media Online baru baru ini tentang Kronologis “Pengakuan Rukmana / Wakil Ketua BPD”, yang diberhentikan sepihak oleh Ketua BPD Cimekar Kec Cileunyi Kab. Bandung. Fase tidak berselang lama setelah diterimanya Surat tgl 17 Januari 2019 di turunkan jabatan, kemudian tgl 25 Maret Rukmana menerima surat pemberhentian dan pengangkatan PAW Ahmad Rosad, hanya dari BPD saja, bukan keputusan dari Camat atas nama Bupati.

Hal tersebut mendapat tanggapan khusus dari Wakil Ketua Bidang Anggota Persatuan BPD Jawa Barat (Supendi) se-izin Ketua Ferry Radiansyah ST, juga oleh Direksi Eksekutif LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jawa Barat, juga sebagai Sekjen KPK (Komisi Pencegahan Korupsi) Jabar (Yulisman SH). Tertuang hari ini, Senin 6/7/2020.

Mohon ijin utk menanggapi,

“Kalau melihat dari pernyataan sdr. Rukmana pemberhentian tersebut tidak sah, sekalipun diberhentikan dikarenakan oleh:

  1. Melanggar sumpah dan janji menjadi anggota BPD
  2. Melanggar Tatib BPD
  3. Terlibat langsung atau menjadi pelaksana dalam kegiatan proyek desa
    salah satu hal tsb diatas, terjadi pada salah seorang anggota BPD.

Bila demikian itu dibahas dulu dalam rapat internal BPD, kemudian harus didukung oleh fakta2 dan bukti keterlibatan, kemudian hasil musyawarah yg menjadi keputusan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat, untuk meminta apakah diganti, atau pertimbangan lain disesuaikan dengan Tatib BPD desa masing masing.

BACA JUGA  Ribuan Orang Ikut Zikir dan Doa Bersama

“Penting untuk dilakukan kejelasan permasalahan dulu sebelumnya, harus dilakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak., untuk dicari akar permasalahan sebenarnya” tanggapan Supendi disertai sarannya kepada Tim Media.

Dalam memastikan akan hal permasalah BPD Cimekar tersebut, Bung Fadiansyah ST, sebagai Ketua Persatuan BPD Jawa Barat akan melayangkan Surat kepada Pengurus Daerah Persatuan BPD Kabupaten Bandung untuk melakukan mediasi bahkan Arbitrase dalam proses mencari Solusi ini.

Sementara itu tanggapan, masukan dan saran dari Direktur Executive LBH Jawa Barat juga sebagai Sekjen KPK Jabar Bapak Yulisman SH, ketika paparan kronologis pengakuan Rukmana Anggota BPD ditelaah kejadiannya dari sudut kacamata hukum.

“Bila kita cermati apa yg dialami pak Rukmana sepertinya cukup menarik juga”.

“Pada awalnya beliau sebagai wakil BPD lalu di berikan Demosi ( penurunan jabatan ) menjadi pengurus biasa. Selanjutnya di berhentikan tanpa melalui proses yang benar .

Ada apa sebenarnya?
Apakah pak Rukmana sudah melakukan sebuah kesalahan?,, sebagai mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengatur tentang mekanisme pemecatan Anggota BPD.

“Atau hanya arogansi seorang Ketua BPD?

“Sebab bila proses pemberhentian pengurus BPD sebagaimana yang disampaikan bpk Rukmana, hanya dilakukan oleh ketua BPD ini jelas tidak benar dan sudah menyalahi aturan”

“Sebab untuk Pemberhentian anggota BPD itu dapat ditempuh melalui usulan pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Wali kota melalui kepala desa”,

“Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian”.

“Selanjutnya Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

BACA JUGA  Buka Pelatihan Publik Speaking, Kadiv Humas: Sebagai Tindak Lanjut Pemantapan Komunikasi Publik

Apa bila disetujui barulah Bupati/Wali kota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
Yang selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota.

Kalau prosedural ini belum di tempuh,

“Menurut hemat saya bapak Rukmana belum resmi atau belum sah berhenti, karena bapak Rukmana belum sah berhenti”,

“Lalu bagaimana dengan gaji yg mestinya diterima? Siapa yg bertanggung jawab dengan uang gaji itu?

Pemberhentian yg tidak sesuai tatacara aturan yang ditetapkan terkait mekanisme nya. “PEMBERHENTIAN TERSEBUT” adalah CACAT HUKUM,
sehingga ketika ditunjuk PLT BPD baru dan terima gaji ini termasuk perbuatan melawan hukum yg menimbulkan kerugian bagi org lain.

Dilihat dari permasalahan yang terjadi dilakukan oleh Ketua BPD, dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 8 Uu no 20 tahun 2001 tentang “Perubahan atas undang undang no 31 tahun. 1999 tentang “Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Diakhir, Pak Yulisman SH mengingatkan melalui corong media ini, agar tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah, dengan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak pihak terkait, sehingga akar permasalahan didukung data dan fakta didapat, bukan opini duga duga yang memperkeruh kekondusifan suasana.

Hingga berita ini dibuat, pihak Ketua BPD Cimekar, susah dihubungi untuk dikonfirmasi, juga ketika didatangi kerumahnya tidak ada di tempat. Hal ini disampaikan reportnya dari Tim Media kami yang ada dilapangan Bandung Timur Cileunyi.

(Ydk/Ypi/Kj)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan