Indikasi Adanya Diskriminasi, Penjegalan Serta Pungli Oleh PPKD Singajaya Cihampelas Digugat Kuasa Hukum ke PTUN

 517 total views,  4 views today

Bandung,|| Kontenjabar.com –

Bacaan Lainnya

Kuasa Hukum Reni Nuraeni salah satu Calon Kepala Desa (Cakades),Yakni dua orang Ketua Umum dari Ormas BIDIK  juga KPJB (Komite Peduli Jawa Barat), Adv. Alamsyah SH, MSi dan Lili Muslihat SH, menggugat PPKD Singajaya Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Hari Rabu 10/11/202.

Penjelasan lewat jumpa pers yang disampaikan  langsung oleh Kuasa Hukum di area lokasi PTUN di Jl. Ponegoro No. 34 Bandung. Rabu 10/11/2021.

Menurut keterangan awal yang dipaparkan Kuasa Hukum kepada Awak Media Kontenjabar.com. dicatat keterangannya. 

Bahwa gunanya kedatangan dua Kuasa Hukum Reni Nuraeni tersebut, tak lain untuk mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara terkait Berita Acara Pemilihan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Singajaya Kecamatan Cihampelas, Nomor : 141/31/Pan.Pilkades/XI/2021 tentang Penetapan Bacalon Kades Menjadi Cakades tertanggal 8 November 2021.

Berikut paparan kronologis yang menjadi dasar gugatan Kuasa Hukum ke PTUN.

“Pada tanggal 20/10/2021 klien kami telah mendaftarkan diri pada Pilkades 2021 Desa Singajaya, Kec. Cihampelas Kabupaten Bandung  Barat dengan menyerahkan semua persyaratan yang ditentukan PPKD secara lengkap” papar Alamsyah awali keterangannya.

“Salah satu syarat bagi pendaftar Bacalon Kades adalah harus memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, Klien kami memiliki pengalaman kerja di organisasi non pemerintahan namun PPKD Desa Singajaya tetap mengikutsertakannya” ujar Alamsyah.

“Disitulah permasalahannya, jika memang syarat tidak terpenuhi seharusnya jangan diikutsertakan” imbuh dia.

Paparan Alamsyah selanjutnya, “Dalam seleksi tambahan, klien kami malahan dimintai sejumlah uang dengan dalih kesepakatan bersama para calon sebesar Rp. 8 (delapan) juta per orang, ada tanda bukti terimanya, dengan penekanan apabila uang tersebut tidak disetorkan kepada PPKD Singajaya, maka klien kami dianggap mengundurkan diri” tandas Alamsyah.

BACA JUGA  Pemkab Bandung Salurkan 25 Ton Beras Untuk Pelaku Seniman

Disebutkan Kuasa Hukum, berdasarkan paparan kronologis tersebut, didapat kesimpulan, bahwa terdapat tindakan pungli serta pelanggaran atas Pasal 14A Perbup.

Disisi lain, Kuasa Hukum menilai, bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021, sudah melanggar hak konstitusi Warga Negara untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala desa.

Penjelasan Alamsyah selanjutnya. Pasal 35A itu jelas tidak fair dan bentuk upaya penjegalan seorang warga Negara Indonesia, putra-putri bangsa untuk mencalonkan diri karena unsur pengalaman kerja dimaksud hanya terbatas pada unsur pemerintah.

“Kalau di undang-undang pemilu ada partai dan ada jalur dari non partai (independen) seharusnya di perbup ini ada juga dong dari unsur non pemerintah” sentil Alamsyah.

“Pasal 35A tidak memuat itu, dan itu jelas bertentangan dengan hak konstitusi sebagai warga Negara sesuai dengan UUD 1945” tandasnya.

Di tempat yang sama, Lili Muslihat yang juga Kuasa Hukum Reni, menuturkan, bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 itu sudah menciderai nilai-nilai demokrasi.

Dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh melanggar peraturan yang diatasnya, ungkap Lili Muslihat melanjutkan.

“Klien kami, ibu Reni adalah Warga Negara Indonesia yang dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 harus diperlakukan sama di dalam hukum dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle)” jelas Lili gamblang.

“Didalam Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, juga menyatakan bahwa “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun” tegasnya.

“Nah kenapa ketika klien kami mengajukan keberatan secara tertulis atas hasil tes seleksi tersebut dan itu diterima langsung oleh Ketua PPKD Singajaya?

BACA JUGA  H. Dadan Gonjala Apresiasi Antausiasme Masyarakat Dalam Pilkades Serentak

“Akan tetapi diabaikan oleh PPKD Singajaya bahkan langsung menetapkan Bakal Cakades Singajaya yang terkesan buru-buru” sesal Lili sampaikan keheranannya.

Alasan Lili selanjutnya, “Padahal jika mereka berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021, ada didalam Pasal 35B ayat (5) menjelaskan, bahwa Penetapan dilaksanakan paling lambat 3 (hari) setelah selesai dilakukannya seleksi tambahan, tes seleksi tambahan tanggal 7 November 2021 Penetapan tanggal 8 November 2021, apa ini bukan bentuk Diskriminasi namanya?” beber Lili dengan nada heran.

Lili Muslihat memberikan komentarnya dengan penuh tanya.

“Kemana PPKD Kabupaten Bandung Barat dan kemana Panwasnya? Dalam hal ini Camat Cihampelas Selaku Ketua Seksi Pengawasan   Panpilkades Tingkat Kabupaten Bandung Barat? Kalian tanya saja mereka kemana” pungkas Lili.

Diakhir, sehubungan dengan pemberitaan ini, pihak PPKD Singajaya maupun Camat Cihampelas keterangan sanggahannya belum terkonfirmasi tim reporter kami,

Reporter : Yudika/Kurniawan
Editor : Admin KJ

Pos terkait