Bumerang! Pelapor PAW BPD Cimekar Yang Laporkan Camat Cileunyi ke Ombudsman RI Perwakilan Jabar, Menguak Indikasi Mal Administrasi

KAB. BANDUNG. Kontenjabar.id

Undangan permintaan penjelasan yang dilaksanakan Ombudsman (RI) Perwakilan Jawa Barat pada 21/7/2020 yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Cileunyi, sedikitnya menguak indikasi adanya Mal Administrasi dalam kisruh permasalahan BPD di desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung.

Bacaan Lainnya

Bedah keterangan dan penjelasan/ klarifikasi oleh Ombudsman (RI) perwakilan Prov. Jabar ini digelar atas adanya aduan Ahmad Rosad PAW BPD (Pelapor) kepada Camat Cileunyi (Terlapor), dikarenakan SK Bupati akan Pengangkatan PAW BPD – Ahmad Rosad menganggap Camat telat menurunkan persetujuan dan menangguhkan rujukan keluarnya SK Bupati atas nama PAW Anggota BPD Cimekar Ahmad Rosad.

Rapat pemeriksaan awal, klarifikasi awal internal tersebut dilakukan di Aula Kantor Kecamatan Cileunyi yang dihadiri Kadis DPMD, Kadis PMD Kab. Bandung, Camat Cileunyi, Kades Cimekar, BPD Cimekar, dan juga Forum RW Desa Cimekar.

Sajian berita menarik yg menjadi sorotan Tim Media dalam gelar permintaan penjelasan/klarifikasi langsung oleh Perwakilan Ombudsman Prov. Jabar kepada yang terundang, dalam hal ini menyimak penjelasan dari Camat Cileunyi, Kades Cimekar, Rukmana, H Dudin dan para ketua RW desa Cimekar.

Menjadi didapatnya sesuatu  “Terkuak” bagi terlapor dalam hal ini Camat, didukung paparan penjelasan kronologis baik dari Kades, Rukmana dan Ketua RW, hal ini tidak diduga menjadi “Bumerang” bagi Pelapor itu maupun Ketua BPD yang mengangkatnya sendiri, serta didapatnya penjelasan dari keterangan pemeriksaan dan klarifikasi awal oleh Ombudsman Jabar.

BACA JUGA  Polda Jabar Musnakahkan Barang Bukti Narkotika dan Minuman Keras Dalam Rangka Hari Anti Narkoba ( HANI) 2020 DIT

Berikut sorotan hasil pantauan dan klarifikasi khusus  Tim Media.

Klarifikasi yang dijelaskan Kades Cimekar (Iwan Darmawan) kepada Tim Media.

“Bahwa permasalahan BPD Cimekar ini sudah ada sebelum saya menjabat, jadi itu permasalahan internal BPD, saya selaku kades persaat ini, permasalahan kisruh di tubuh BPD ini, saya tidak memihak kemanapun”

“yang jelas permasalahan internal BPD itu menjadi terhambatnya program pembangunan dan kepemerintahan desa, terutama bila ada hal dana yg harus dicairkan desa, dimana pak Camat tidak bisa mengeluarkan persetujuaannya sehubungan ada PAW (Ahmad Rosad) yg belum syah SK keanggotaannya di BPD, tapi selalu turut menandatangani, dan hal ini merepotkan jalannya pemerintahan desa”

Sikap tegas Kades Cimekar.

“Dengan demikian, saya selaku kepala desa Cimekar mengeluarkan sikap “saya tidak mau lagi rapat rapat atau membahas permasalahan desa dengan BPD bermasalah ini”

Klarifikasi yang dijelaskan Rukmana,

berupa kronologis pemberhentiannya dari Keanggotaan BPD Cimekar yang tidak sesuai aturan dan dianggap sepihak. Sementara itu Rukmana menuturkan bahwa “dirinya diberikan izin untuk masuk di rapat yang di gelar perwakilan Ombudsman Prov. Jabar”  dengan satu harapan ada titik terang untuk penyelesaian permasalahan pemberhentiannya oleh ketua BPD yang terkatung katung hampir mau 2 tahun.

Di tempat terpisah Ketua BPD Cimekar  H.Dudin mempertanyakan, “Kenapa tempat pelaksanaan Undangan Klarifikasi di Kantor Kecamatan Cileunyi, seharusnya Ombudsman perwakilan Prov. Jabar itu menggelar rapat klarifikasi ini di Kantor Ombudsman RI sebagai pihak netral,” keluh H. Dudin.

Sementara para Ketua RW desa Cimekar, pada Rapat Klarifikasi awal Ombudsman ini, miliki kesempatan menyampaikan kebulatan sikap dan pemberitahuan :

Sikap para Ketua RW Cimekar.

“Kami semua sebagai masyarakat sudah tidak menginginkan lagi para Pimpinan dan Anggota BPD Cimekar ini eksis, kami sudah tidak percaya, jadi mohon diganti semua” tekad mereka.

BACA JUGA  Genap Menginjak Tahun Kedua, KPK Jabar Mengadakan Acara Penyerahan Laporan Kegiatan

Untuk pemberitahuan bahwasanya Forum RW Desa Cimekar telah mengirimkan surat kepada Bupati dan DPMD tembusannya kepada Camat Cileunyi dan Kepala Desa Cimekar.

Adapun isi surat tersebut adalah “MOSI TIDAK PERCAYA” terhadap seluruh Anggota BPD Cimekar, dimana para ketua RW tersebut dulunya yg notabene memilih mereka,  sekarang sudah tidak percaya lagi serta merta mencabut mandat dan dukungan kepada seluruh Anggota BPD Cimekar,  dengan usulan agar semua Anggota BPD diganti dengan yang baru.

Asisten Pratama II (dua) dari perwakilan Ombudsman Jabar Solihul Wildan, memberikan penjelasan pada Tim Media, bahwasanya dalam pemeriksaan/klarifikasi awal ini, didapat penjelasan adanya prosedural pemberhentian Wakil BPD(Rukmana) itu belum “Clear” serta belum memenuhi mekanisme pemberhentian Anggota BPD sesuai aturan, kata lain ada indikasi “Mal Administrasi” dan hal permasalahan tersebut menjadi ke hati-hatian Camat Cileunyi dalam mengeluarkan surat keterangan sebagai rujukan ke Bupati.

Solihul Wildan-pun lewat keterangannya kepada Tim Media menekankan, bahwa klarifikasi yang dilaksanakan ini baru tahap awal pemeriksaan belum menuju pada kesimpulan, tentang ada indikasi Mal Adminstrasi atau tidaknya nanti termaktub ada dilaporan akhir proses pemeriksaan, dan tentang limit waktu pemberitahuan kesimpulan dibutuhkan penelaahan dasar dasar regulasi yang menjadi cantolannya.

(Yudika/Kj)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan