Adanya Jaminan Tidak Ada Tuntutan Saat PTM diberlakukan Sekolah Disarankan Oleh Pengamat Pendidikan

JAWA BARAT. Kontenjabar.id
Telah terjalin diskusi dengan dua Pengamat Pendidikan Jabar, Asep Buchori Kurnia (AA.Maung) dan Syabar Suwardiman S.Sos,M.Kom, tentang pembicaraan isue akan dibukanya Pembelajaran Tatap Muka (TPM) di bulan Januari 2021.

Bacaan Lainnya

Terkait dengan terus meningkatnya kasus Covid-19 di Jabar, baik Asep Buchori maupun Syabar Suwardinan, memberikan saran penting dan pendapatnya sebagai Pengamat Pendidikan, dalam catatan wawancara Tim Media dengan mereka, pada Minggu 20/12/20.

Hal utama yang diungkapkan mereka berdua pada kami (Tim Media) saat wawancara.

Bahwa PTM yang rencananya akan dibuka kembali pada bulan Januari 2020, harus dipertimbangkan dengan matang dan detil, dan tentunya sangat bergantung pada kesiapan pihak sekolah masing masing.

AA.Maung mengawali kemukakan pendapatnya.

(Foto -Red) Asep Buchori Kurnia (AA.Maung)

“Disebabkan masih kurangnya kesadaran dari banyak pihak, juga adanya anggapan dari individu tertentu yang ada di masyarakat, bahwa Covid-19 ini tidak ada, maka sebagian besar masyarakat kita tidak menjalankan prokes sesuai ketentuan” tutur AA.Maung.

“Bahwa yang jadi permasalahan disini adalah :

“Pertama hampir 50% tenaga Pendidik sekarang berada di usia Rentan, dimana banyak usianya diatas 50 tahun hal ini akan jadi permasalahan”

“Kedua, saat terjadi kerumunan karena PTM dilaksanakan, kemudian apabila saja ada seseorang yang terdampak Covid-19, baik itu korbannya siswa ataupun Staf Pengajar, ada dua hal penting yang harus dijawab” ungkapnya.

Siapakah yang akan bertangung jawab?,

“Apakah nantinya tidak akan ada permasalahan hukum yang terjadi?

Selain melontarkan pertanyaan, AA.Maung pun mencontohkan.

BACA JUGA  Kabupaten Bogor Tingkatkan Kualitas dan Peran GOW

“Kita ambil contoh, baru baru ini, dengan adanya kasus kerumunan yang diduga melanggar aturan prokes yang ditetapkan, ada salah satu Pejabat dan masyarakat tertentu, yang dimintai keterangan, karena urusan Kerumunan ini” terang dia.

“Nah sekarang apabila PTM dilakukan kita harus berhitung benar, bahwa saat Pandemi ini, yang riskan terjadi akan adanya penyebaran Covid-19, apakah ada jaminan khususnya untuk orang tua sendiri tidak melakukan tuntutan kepada pihak sekolah?, tanya dia.

“Tentu yang saya sangat khawatirkan disini adalah, Kepala Sekolah (Kasek) sebagai Garda terdepan di sekolah dan sebagai orang yang mengajukan PTM dilakukan terhadap Gugus Tugas” jelas Asep mengingatkan.

Sementara saran dan pendapat Syabar Suwardiman, terkait apabila PTM di sekolah dilaksanakan, dia mengemukakan.

(Foto-Red) Syabar Suwardiman S.Sos, M.Kom,

“Pertama tetap harus mengutamakan kesehatan semua pihak, siswa, pendidik dan tenaga kependidikan serta orang tua siswa”

“Kedua dibuat Prosedur Operasinya, contoh siapa yang bisa menjamin tidak ada kerumunan setelah pulang sekolah, berangkat diantar tetapi pulangnya belum tentu semua bisa menjemputnya” ungkap Syabar.

Syabar Suwardiman mencontohkan.

“Contohnya bila sekolah menutup kantin, lalu siapa yang bisa mencegah setelah pulang sekolah siswa jajan di luar sekolah, dan mengerubuti pedagang” ungkapnya mencontohkan.

‘Ketersediaan sarana kesehatan di sekolah, teknis pembelajaran karena jumlah siswa dalam kelas, harus menampung 50% dari biasanya, tentu ini menjadi beban tersendiri pada persiapan proses belajar mengajar” papar Syabar.

Hal lain yang diungkapkan Syabar Suwardiman.

“Kemudian jika ada yang terpapar covid, yang menjadi pertanyaan yang mesti dijawab”

Apakah sekolah harus ditutup?

Kalau swasta siapa yang disanksi, yayasannya, KS atau disdik sebagai penanggung jawab? Tanya dia.

Kesimpulan penting di akhir yang dicatat Tim Media dari semua paparan dua pengamat pendidikan tersebut.

BACA JUGA  Ditengah Pademi Covid-19, Animo Warga Kota Bandung Tinggi

Sangat penting disini dipikirkan semua pihak, bagaimana pemberlakuan PTM di bulan Januari 2020 nanti, diperlukan adanya jaminan, bahwa tidak akan ada tuntutan di kemudian hari dari pihak tertentu, bila pada kenyataan prosesnya nanti, ada kasus yang terpapar terjadi.

Jika PTM dijalankan harus ada jaminan penuh dari pihak Pemerintah bahwa tidak akan terjadi tuntutan kepada pihak sekolah, khususnya kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan di tingkat sekolah, karena mereka menjalankan kebijakan Pemerintah.

Semua ini harus benar-benar dipikirkan dengan baik oleh Kepala Daerah beserta jajarannya, baik itu Dinas Pendidikan, Camat, lurah/kades, pihak Sekolah maupun orang tua siswa, semua harus memikirkan hal ini.

Apakah sudah tepat, pemberlakuan PTM di bulan Januari 2020 ini dilaksanakan?

“Bila masih dirasa segala persiapannya belum matang diperhitungkan, sebaiknya pelaksanaannya ditunda dulu, semua harus sabar menunggu para ahli kesehatan menyelesaikan tugasnya” pungkas mereka seirama pendapatnya.

Reporter : Yudika

Pos terkait

Tinggalkan Balasan