Ada 150 Jabatan yang Kosong” Bupati lantik Nina setiana Duduki Asisten Adimistrasi

 178 total views,  2 views today

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, pejabat eselon II, III, IV di lingkungan Pemkab Bandung. (Poto: Humas Pemkab Bandung)
,Bandung ,|| KONTENJABAR – Bupati
Bandung, Dadang Supriatna, melantik empat pejabat yang memegang jabatan eselon II, di Gedung Moh. Toha Soreang, Kamis (11/11).

Bacaan Lainnya

Ke empat pejabat itu, H. Yudhi Haryanto, sebagai Inspektur pada Inspektorat Daerah. Ia mengisi kekosongan jabatan pasca pensiunnya Yayan Subarna.

Kemudian ,H. Ruli Hadiana menggantikan Juhana yang pensiun awal Nopember kemarin, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Ruli sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, digantikan oleh Dr. H. Erick Juriara E, M.Si.

Sedangkan Dra. Hj. Nina Setiana, M.Si dilantik menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah menggantikan Erick Juriara.

Dadang berharap, para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah, serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik.

“Semoga para pejabat ini dapat cepat beradaptasi, di manapun mereka ditempatkan. Saya optimis para pemangku jabatan ini, bisa lebih memaksimalkan kinerjanya dalam melayani masyarakat,” ungkapnya, usai acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Jabatan Pengawas.

Selain pejabat eselon II, ia juga melantik 75 pejabat eselon III dan IV.

Sebanyak 50 PNS dipromosikan, sedangkan 25 lainnya mengalami rotasi. Pelantikan PNS, tuturnya, akan terus dilakukan untuk mengisi jabatan yang belum terisi.

“Terhitung sampai dengan pelantikan hari ini, masih ada sekitar 150 jabatan yang kosong. Semoga sampai akhir Desember, semuanya bisa selesai hingga jabatan yang kosong itu bisa segera terisi,” paparnya.

BACA JUGA  Bupati Purwakarta Bagikan Beras Nutrizinc

Pria yang akrab disapa Kang DS itu berkomitmen, untuk memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh PNS.

Peraturan perundang-undangan, lanjutnya, akan menjadi acuan dalam mengambil keputusan.

“Pelaksanaan rotasi, mutasi, maupun promosi, merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Juga merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi PNS,” ujarnya.

“Dalam menentukannya, kita harus betul-betul lihat ‘track record’ (rekam jejak) nya. Dia harus mumpuni, dan bisa memenuhi kompetensi jabatan yang memang tengah dibutuhkan,” pumgkasnya.

Reporter : Kurniawan/ Hms
Editor : Admin Kj

Pos terkait